Memenuhi kebutuhan rakyat akan hunian yang layak dan terjangkau merupakan tanggung jawab negara, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perumahan yang layak dan mampu dijangkau”. Negara memiliki peran penting dalam menyediakan perumahan yang memenuhi kriteria tersebut melalui berbagai kebijakan dan program. Hal ini memanglah bukan hal yang mudah, namun dengan rumusan kebijakan yang tepat, strategi yang efektif, dan komitmen yang kuat, peran negara dalam menyediakan perumahan layak huni yang terjangkau di Indonesia dapat diwujudkan.
- Merumuskan Kebijakan Perumahan
Negara merumuskan kebijakan perumahan yang komprehensif dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Kebijakan ini harus mencakup aspek perencanaan, pembangunan, pembiayaan, dan pengelolaan perumahan.
- Menyediakan Infrastruktur Dasar
Negara membangun dan memelihara infrastruktur dasar yang memadai di kawasan permukiman, seperti air bersih, sanitasi, jalan, dan drainase. Infrastruktur yang memadai akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pembangunan perumahan yang layak.
- Menyediakan Regulasi dan Insentif
Negara mengeluarkan regulasi yang mengatur penyelenggaraan perumahan, termasuk perizinan, tata ruang, dan standar bangunan. Negara juga memberikan insentif bagi pihak swasta yang berinvestasi dalam pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
- Melaksanakan Program Perumahan
Negara melaksanakan berbagai program perumahan untuk membantu MBR mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau. Program ini dapat berupa subsidi, bantuan pembiayaan, pembangunan rumah murah, dan penataan kawasan kumuh.
- Memfasilitasi Akses Pembiayaan
Negara memfasilitasi akses pembiayaan perumahan bagi MBR melalui berbagai skema, seperti KPR Subsidi, FLPP, dan Tapera. Kemudahan akses pembiayaan akan membantu MBR dalam mewujudkan impian mereka untuk memiliki rumah sendiri.
- Melakukan Pembinaan dan Pengawasan
Negara melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan program perumahan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa program perumahan berjalan dengan efektif dan mencapai sasaran yang diinginkan.
- Meningkatkan Partisipasi Masyarakat
Negara mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan perumahan. Masyarakat dapat dilibatkan dalam proses perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan perumahan di lingkungan mereka.
- Melakukan Kerjasama dengan Berbagai Pihak
Negara menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, seperti swasta, lembaga non-pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil, dalam upaya menyediakan perumahan yang layak huni dan terjangkau. Kerjasama ini akan memperkuat sumber daya dan kapasitas dalam mewujudkan tujuan bersama.
Beberapa Poin Penting Untuk Memastikan Keberhasilan Peran Negara
- Kebijakan yang Tepat Sasaran
Kebijakan perumahan harus diformulasikan dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang beragam, termasuk kelompok rentan dan marginal. Data dan informasi yang akurat mengenai kebutuhan dan kondisi perumahan di seluruh wilayah Indonesia sangatlah penting untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.
- Kolaborasi dan Sinergi
Menjalin kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, swasta, akademisi, dan masyarakat sipil, untuk memastikan sinergi dan efektivitas dalam pelaksanaan program perumahan. Peran aktif pemerintah daerah dalam menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam program dan strategi yang sesuai dengan kondisi daerahnya sangatlah penting.
- Efisiensi dan Akuntabilitas
Mengelola anggaran dan sumber daya yang tersedia secara efisien dan akuntabel untuk memaksimalkan manfaat program perumahan. Penerapan tata kelola yang transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan program perumahan akan meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong partisipasi aktif masyarakat.
- Inovasi dan Teknologi
Memanfaatkan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pembangunan dan pengelolaan perumahan. Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pembangunan perumahan dapat mendukung kelestarian lingkungan dan mengurangi emisi karbon.
- Pemantauan dan Evaluasi
Melakukan pemantauan dan evaluasi program perumahan secara berkala untuk mengukur kemajuan dan mengidentifikasi potensi permasalahan. Hasil pemantauan dan evaluasi harus digunakan sebagai masukan untuk menyempurnakan kebijakan dan program perumahan.
Tantangan Dalam Menyediakan Perumahan Layak Huni Yang Terjangkau
- Keterbatasan lahan.
- Keterbatasan anggaran.
- Keterjangkauan harga rumah.
- Akses pembiayaan yang masih sulit bagi MBR.
- Permasalahan kawasan kumuh.
Upaya Dalam Mengatasi Tantangan
- Melakukan optimalisasi lahan.
- Meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.
- Memberikan subsidi dan insentif.
- Mempermudah akses pembiayaan.
- Melakukan penataan kawasan kumuh.
Negara memiliki peran penting dalam menyediakan perumahan layak huni yang terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan merumuskan kebijakan yang tepat, membangun infrastruktur, menyediakan regulasi dan insentif, melaksanakan program perumahan, memfasilitasi akses pembiayaan, melakukan pembinaan dan pengawasan, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, negara diharapkan dapat mengatasi berbagai tantangan dan mencapai tujuan untuk mewujudkan hak rakyat atas perumahan yang layak dan terjangkau.
Sumber:
https://perumahan.pu.go.id/
https://feb.ugm.ac.id/id/berita/3889-peran-negara-dalam-menyediakan-perumahan-layak-huni-yang-terjangkau
https://www.nawasis.org/portal/galeri/read/capaian-rumah-layak-huni-nasional-tahun-2021/52557